TANJUNGPANDAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna melihat langsung kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Kunjungan yang berlangsung Jumat (29/5/2026) tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel Me Hoa bersama anggota DPRD Babel H. Taufik Mardin dan Maisinun.
Rombongan disambut langsung Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kepulauan Bangka Belitung, Adi Zahriadi.
Menurut Me Hoa, pertemuan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan serta kendala di lapangan terkait pelaksanaan SPMB 2026 di Pulau Belitung.
“Kita ingin mengetahui kesiapan SPMB di Pulau Belitung ini seperti apa,” kata Me Hoa dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, fokus utama pembahasan meliputi tahapan jalur afirmasi, prestasi, jalur umum, hingga kuota zonasi.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti aturan teknis mengenai jarak zonasi yang dinilai kurang relevan dengan kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, aturan batas jarak 200 meter dari pagar sekolah ke rumah calon murid dinilai tidak realistis karena kondisi permukiman warga yang berjauhan dan berbeda dengan wilayah perkotaan besar.
Sebagai contoh, kata dia, kawasan perumahan di Desa Air Mesu menuju SMA/SMK di Pangkalan Baru memiliki jarak yang jauh melebihi radius tersebut.
Komisi IV DPRD Babel juga menemukan adanya ketidaksinkronan aturan zonasi antara tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat yang kerap membingungkan masyarakat.
"Selain itu, calon siswa yang tinggal di daerah perbatasan, seperti antara Bangka Tengah dan Pangkalpinang, sering mengalami kendala saat mendaftar sekolah karena terbentur aturan batas administrasi wilayah," jelasnya.
Ia juga berharap, pelaksanaan SPMB 2026 bisa berlangsung lancar nantinya.
Maka, dari itu kehadiran mereka, guna mendengarkan langsung potensi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan SPMB 2026 di Pulau Belitung ini.
“Kami ingin mendengar juga dari pihak Cabdin mengenai apa saja kelemahan sistem yang baru ini dibandingkan dengan yang lama, agar kami tidak hanya bertindak berdasarkan aspirasi masyarakat saja,” ujarnya.
Sementara itu, Adi Zahriadi menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 mengacu pada sejumlah regulasi, yakni Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025, Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 0301/C/HK.04.01/2026, serta Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/210/DINDIK/2020.
“Jadi inilah acuan untuk pelaksanaan SPMB di Babel secara teknis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.
Ia memaparkan, daya tampung SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Belitung mencapai 3.024 kursi, sedangkan jumlah lulusan SMP sederajat sebanyak 3.007 siswa.
Sementara di Kabupaten Belitung Timur, daya tampung SMA, SMK, dan MA sebanyak 2.268 kursi dengan jumlah lulusan SMP sederajat sebanyak 1.930 siswa.
“Artinya dibandingkan jumlah lulusan SMP sederajat, maka siswa-siswi itu bisa masuk dan semua satuan pendidikan bisa tercover atau tertampung,” jelasnya.
Adi memastikan seluruh siswa dapat tertampung baik di SMA negeri, swasta, SMK negeri, maupun sekolah swasta lainnya.
“Jadi tidak perlu khawatir, masyarakat di Belitung, semua sekolah kami sudah kami evaluasi kesiapan dan kesanggupannya dalam menjalankan SPMB 2026,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk jenjang SMA kuota SPMB 2026 terdiri dari jalur afirmasi 30 persen, prestasi 30 persen, domisili 35 persen, dan mutasi 5 persen.
Sedangkan untuk SMK terdiri dari jalur afirmasi 15 persen, reguler 80 persen, dan mutasi 5 persen.
“Kami juga meminta seluruh sekolah mempublikasikan mengenai SPMB 2026 dengan memuat daya tampung keseluruhan sekolah itu dan untuk sekolah negeri wajib menyampaikan tidak dipungut biaya alias gratis,” pungkasnya.(belitongekspres.com)
